Tulisan Perdana di Koran Jakarta

Setelah absen dari menulis di koran selama empat tahun, saya merasa gamang dan berat saat hendak memulainya lagi. Beberapa lama hanya bisa duduk terpaku memandangi layar komputer yang kosong. Mencoba mengetikkan beberapa kalimat, tetapi selalu ragu untuk melanjutkan. Diketik, dihapus. Diketik lagi, dibaca dan tampaknya tidak bagus, lalu dihapus lagi.

“Kenapa bisa begitu? Bukankah menulis naskah buku dan menulis artikel di koran tidak ada bedanya? Keduanya sama-sama menulis.”

Keduanya memang sama-sama menulis, bahkan membuat status di facebook itu juga menulis, tetapi masing-masing mempunyai karakteristik yang harus kita ketahui dan jiwai. Jika sudah biasa menulis sesuai karakteristiknya, selanjutnya pasti akan terasa ringan. Mereka yang biasa menulis cerpen, tentu akan enteng-enteng saja menghasilkan karya cerpen sebanyak-banyaknya. Alah bisa karena biasa, demikian kata pepatah.

Seberat apa pun rintangan, tak bolehlah kita berputus asa. Teruslah berusaha. Akhirnya, saya coba membuat tulisan yang ringan saja. Jatuhlah pilihan pada resensi. Saya ketikkan kata demi kata dan kalimat demi kalimat, akhirnya rampunglah resensi tersebut.

Ke mana harus saya kirim?

Saya pikir surat kabar harian Kedaulatan Rakyat atau Suara Merdeka masih mempunyai kolom resensi, ternyata sudah tidak ada. Akhirnya, saya pilihlah Koran Jakarta sebagai target pengiriman. Tepat satu minggu setelah saya kirimkan resensi tersebut ke opinikoranjakarta@yahoo.co.id, hari ini (Rabu, 23/08/2017) nongol juga di Koran Jakarta. Alhamdulillah... Jika tertarik membacanya, silakan klik link ini à http://www.koran-jakarta.com/islam-dan-pergulatan-ideologi-kenegaraan/

Berikut adalah tulisan asli sebelum disunting oleh redaksi Koran Jakarta.

***

Judul	:	Islam, Negara dan Masa Depan Ideologi Politik
Penulis	:	Dr. Abdul Chalik
Tebal	:	xviii + 310 halaman
Cetakan	:	Juni, 2017
Penerbit	:	Pustaka Pelajar, Yogyakarta
ISBN	:	978-602-229-748-2

Islam dan Pergulatan Ideologi Kenegaraan

Hubungan antara agama dan negara dalam Islam memang tidak ada habisnya diperbincangkan, bahkan selalu relevan. Setidaknya ada empat alasan mengapa isu tersebut tetap hangat untuk dikaji dan didiskusikan.

Pertama, adanya pandangan bahwa kajian tentang politik (al-siyasah) senilai dengan kajian tentang hudud, qisas, ibadah, faraid, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dalam studi keagamaan.

Kedua, adanya berbagai desakan untuk kembali kepada ajaran dan praktik klasik, terutama masa Rasulullah dan al-Khulafa’ al-Rasyidin, dalam kehidupan kenegaraan. Dua era ini kerap dipandang sebagai masa keemasan (golden age) dalam praktik perpolitikan yang sesuai dengan ajaran al-Quran dan Sunnah.

Ketiga, pada saat bersamaan, praktik demokrasi ala Barat di berbagai negara yang mayoritas muslim justru melahirkan instabilitas dan ketidaknyamanan karena dianggap prematur dan bertentangan dengan tradisi yang sudah lama dibangun oleh penduduk setempat. Demokrasi kemudian melahirkan hegemoni dan pemaksaan negara-negara tertentu yang dianggap terlalu vulgar dalam mempraktikkan demokrasi dalam kehidupan bernegara.

Keempat, pada saat bersamaan pula, di beberapa Perguruan Tinggi Islam, kajian Islam politik dan politik Islam mendapatkan ruang yang sangat luas. Hal itu ditandai dengan banyaknya IAIN/UIN yang membuka program Studi Politik Islam, yang salah satu misinya adalah mengembangkan kajian-kajian politik Islam dan Islam politik dalam ranah teoretik dan praktik.

Buku yang ditulis oleh dosen Politik Islam dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya ini semakin menemukan momentumnya pada hari ini, ketika tidak sedikit orang secara terang-terangan mengampanyekan khilafah dan menolak prinsip demokrasi.

Sampai hari ini khalifah dan khilafah terus didengungkan oleh banyak organisasi keagamaan dunia. Salah satunya adalah ISIS (Islamic State of Iraq and Syria). Namun sayangnya, institusi yang suci ini telah dicederai oleh gerakan kelompok-kelompok semacam ISIS untuk memaksakan kehendaknya dengan cara kekerasan dan jauh dari kesan Islam (hlm. 294).

Pada masa Nabi dan al-Khulafa’ al-Rasyidin, institusi bernama khalifah ini sejatinya memiliki semangat yang sama dengan sistem demokrasi, yakni pemberian ruang publik yang luas bagi kelangsungan berbangsa-bernegara. Khalifah adalah pelaksana undang-undang, sementara rakyat melalui parlemen (ahl al-hal wa al-‘aqd) menentukan ke mana arah undang-undang tersebut sesuai dengan semangat etik agama. (hlm. 293)

Namun, kekhalifahan ideal tersebut telah memudar sejak Muawiyah berkuasa (+ 661 – 680 M). Seluruh jabatan strategis diisi oleh sanak kerabatnya sehingga memungkinkan baginya memerintah tanpa batas (non-restrivted authority) dan bergerak tanpa kontrol. Ketiadaan kontrol yang ketat inilah membuat Muawiyah --yang diharapkan mampu memelihara tradisi-tradisi Nabi dan al-Khulafa’ al-Rasyidin dalam menentukan jabatan khalifah—harus tunduk pada ambisi pribadi dan keluarganya. Kekhalifahan berdasarkan musyawarah ini kemudian benar-benar berakhir dengan ditunjuknya Yazid menjadi khalifah menggantikan ayahandanya, Muawiyah (hlm. 82-84). 

Pergantian kekuasaan dengan sistem warisan atau turun-temurun ini menjadikan fungsi khalifah mengalami pergeseran. Khalifah yang semula sebagai khalifaturrasul (wakil Nabi) dalam meneruskan perjuangan Islam, pada masa ini menjadi khalifatullah (wakil Allah). Dan, gelar ini semata-mata untuk mencari legalitas kedaulatan dan mendapatkan legitimasi rakyat. (hlm. 84)

Dalam konteks Indonesia, beban sejarah ini melahirkan berbagai alternatif baru dalam politik Islam. Salah satunya adalah ideologi Islam Nusantara, yakni ajaran Islam yang bercorak keindonesiaan dengan tradisi lokalitas yang kuat, dengan menampilkan ajaran Islam yang ramah, toleran, dan menjunjung tinggi sifat asasi manusia.

Sumber Gambar:
1. https://www.getscoop.com/id/cart?1503454689
2. Foto pribadi dari HP jadul