Deskripsi masalah
Ahmad memiliki sebuah rumah kontrakan
yang biasa disewakan dengan harga Rp12.000.000 per tahun. Suatu ketika, Zaid
hendak menyewa rumah tersebut. Pada saat yang sama, Zaid juga membutuhkan
pinjaman uang (utang) sebesar Rp10.000.000 dari Ahmad.
Ahmad bersedia memberikan pinjaman
tersebut, tetapi terdapat keterkaitan antara pinjaman dan penyewaan rumah.
Ahmad menyewakan rumahnya kepada Zaid dengan harga Rp15.000.000 per tahun,
lebih tinggi daripada harga sewa yang lazim berlaku, yaitu Rp12.000.000 per
tahun.
Dalam praktiknya, terdapat dua
kemungkinan:
1.
Ahmad secara jelas mensyaratkan bahwa Zaid harus
menyewa rumahnya dengan harga lebih tinggi sebagai konsekuensi dari pemberian
pinjaman (utang).
2.
Ahmad tidak menyebutkan persyaratan tersebut dalam
akad pinjaman, tetapi penyewaan dengan harga lebih tinggi itu tetap dilakukan
karena adanya pinjaman dari Ahmad.
Praktik tersebut menimbulkan
pertanyaan mengenai hukum pinjaman yang mendatangkan keuntungan bagi pemberi
pinjaman melalui akad sewa-menyewa.
Pertanyaan
Bagaimana hukum praktik seseorang
yang memberikan pinjaman uang kepada orang yang menyewa properti miliknya,
sementara harga sewa yang dibebankan lebih tinggi daripada harga sewajarnya
karena adanya pinjaman tersebut?
Jawaban
Hukumnya diperinci sebagai berikut:
Pertama, apabila pemberi pinjaman secara jelas
mensyaratkan agar peminjam menyewa properti miliknya dengan harga lebih
tinggi daripada harga sewajarnya sebagai imbalan atas pinjaman yang diberikan,
maka hukumnya haram. Sebab, pemberi pinjaman memperoleh manfaat (keuntungan) yang
disyaratkan dari akad qardh (utang). Dalam hal ini, keuntungannya
berupa harga sewa rumah yang lebih tinggi dari harga normal (untung 3 juta dari
harga normal).
Kedua, apabila kenaikan harga sewa tersebut
tidak disyaratkan secara eksplisit dalam akad pinjaman, tetapi terjadi
karena adanya pinjaman, maka hukumnya makruh dalam mazhab Syafi‘i. Sementara
itu, menurut ulama yang lain, hukumnya haram.
Referensi
وَأَمَّا الْقَرْضُ بِشَرْطِ جَرِّ نَفْعٍ
لِمُقْرِضٍ فَفَاسِدٌ، لِخَبَرِ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا.
“Adapun pinjaman yang disertai
persyaratan untuk mendatangkan manfaat (keuntungan) bagi pemberi pinjaman, maka
pinjaman tersebut fasid, berdasarkan hadis: ‘Setiap pinjaman yang mendatangkan
manfaat (bagi pemberi pinjaman) maka itu adalah riba.’” (Zainuddin al-Malibari,
Fathul Mu’in, dalam Pasal Qardh (utang) & Rahn (gadai),
hlm. 343).
وَمِنْهُ الْقَرْضُ لِمَنْ يَسْتَأْجِرُ
مِلْكَهُ، أَيْ مَثَلًا، بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ لِأَجْلِ الْقَرْضِ، إِنْ
وَقَعَ ذَلِكَ شَرْطًا؛ إِذْ هُوَ حِينَئِذٍ حَرَامٌ إِجْمَاعًا، وَإِلَّا كُرِهَ
عِنْدَنَا، وَحَرَامٌ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ، قَالَهُ السُّبْكِيُّ.
“Termasuk bentuk riba qardhi adalah
memberikan utang kepada orang yang menyewa properti miliknya, misalnya, dengan
harga lebih tinggi daripada harga sewajarnya, karena adanya pinjaman. Jika hal
itu dijadikan persyaratan, maka hukumnya haram berdasarkan kesepakatan ulama.
Jika tidak disyaratkan, maka hukumnya makruh menurut mazhab kami, dan haram
menurut banyak ulama. Demikian dikatakan oleh Imam as-Subki.” (Zainuddin
al-Malibari, Fathul Mu’in, dalam Pasal Qardh (utang) & Rahn
(gadai), hlm. 343; Ibnu Hajar al-Haitami, Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj,
jilid 5, hlm. 47; Muhammad ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Munhaj, jilid
4, hlm. 231)
Kesimpulan
Pinjaman yang mendatangkan keuntungan
bagi pemberi pinjaman melalui kenaikan harga sewa properti dapat dibedakan
menjadi dua:
- Apabila
keuntungan tersebut disyaratkan sebagai imbalan atas pemberian pinjaman/utang,
hukumnya haram.
- Apabila
tidak disyaratkan, tetapi kenaikan harga sewa terjadi karena adanya
pinjaman, hukumnya makruh menurut mazhab Syafi‘i, dan haram menurut para ulama lainnya.[]
%20(72%20x%2010%20inci)%20(1).png)






