Menyelamatkan Negara dari Korupsi

Di antara surat kabar di Indonesia, menurut saya, Koran Jakarta adalah yang paling intensif dan konsisten memperhatikan rubrik resensi. Saat koran-koran lain hanya sekali dalam seminggu mengangkat rubrik ini,[1] bahkan tidak sedikit yang tak mengangkatnya sama sekali, Koran Jakarta justru memanjakan pembacanya dengan resensi buku ini setiap hari. Nama rubriknya adalah Perada, yang dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berarti kertas dari emas (perak, timah) untuk perhiasan, tulisan, dan sebagainya.

Rubrik Perada ini menjadi salah satu favorit saya. Setelah tulisan pertama berhasil dimuat di Perada, saya menjadi tertantang dan ketagihan untuk terus menulis di rubrik ini. Pada 27 September 2017 saya kirimkan lagi tulisan untuk Perada. Alhamdulillah, hari ini (2/10) resensi saya kembali nongol di Perada.

Apa saja ketentuan mengirimkan resensi di Perada Koran Jakarta?

1.     Maksimal 4000 karakter dengan spasi.

2.    Data buku harus lengkap (judul, penulis, penerbit, tahun terbit, tebal buku, dan ISBN).

3.    Sertakan sampul buku yang kita resensi.

4.    Sertakan pula salinan KTP/SIM kita.

5.    Yang tidak kalah penting, jangan lupa sertakan nomor rekening, ya. Insya-Allah honornya Rp300.000 ;)

6.    Kirim via email ke opinikoranjakarta@yahoo.co.id

Di bawah ini adalah resensi saya di Perada Koran Jakarta hari ini (sebelum disunting redaksi). Jika ingin mengetahui atau membaca resensi yang sudah disunting, silakan klik tautan ini à http://www.koran-jakarta.com/menyelamatkan-negara-dari-jerat-para-koruptor/

***

Menyelamatkan Negara dari Korupsi

Judul          : Korupsi: Akar, Aktor, dan Locus

Penulis        : Leo Agustino & Indah Fitriani

Penerbit       : Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Cetakan       : Juni 2017

Tebal          : x + 222 halaman

ISBN           : 928-602-229-751-2

Sejak awal kemerdekaan RI, pemberantasan korupsi sudah dilakukan, terutama ketika Presiden Soekarno mendirikan Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (Bapekan) pada 1959. Setelah itu dibentuk lembaga bernama Paran (Panitia Retooling Aparatur Negara). (hlm. 2-3)

Pada era Orde Baru, berdasarkan Keppres No. 228 Tahun 1967, dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK). Kemudian pada masa Presiden BJ. Habibie lahir Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), atau Lembaga Ombudsman. Selanjutnya pada masa Presiden Abdurrahman Wahid dibentuk tim baru bernama Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Barulah pada 2002 Presiden Megawati membidani kelahiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mencermati sejarah tersebut, tampaknya Indonesia mengalami perjalanan panjang dan terjal untuk mewujudkan cita-cita menjadi negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Berdasarkan data Transparency International Indonesia (TII), Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (Corruption Perception Index; CPI) pada 2016 naik satu poin sebesar 37 dari angka tertinggi 100, tetapi secara global posisi Indonesia masih berada di urutan ke-90 dari 176 negara yang diukur. (hlm. 200)

Skor Indonesia ini masih berada di bawah Malaysia (49 poin), Brunei (58 poin), dan Singapura (85 poin). Sementara negara Asean lain berada di bawah Indonesia; Filipina (35 poin), Thailand (35 poin), Vietnam (33 poin), Myanmar (28 poin), dan Kamboja (21 poin).

Membaca buku ini serasa melakukan audit forensik korupsi secara menyeluruh, mulai dari akar, aktor, sampai lokasi dan sektor yang rentan terjangkiti penyakit korupsi. Rose-Ackerman, dalam Corruption: A Study in Political Economy (1978), memandang bahwa korupsi disebabkan oleh tiga alasan utama, yaitu corruption by greed (korupsi karena keserakahan), corruption by need (korupsi karena keperluan), dan corruption by chance (korupsi karena adanya peluang). Dalam perspektif berbeda, penulis buku ini membagi akar korupsi menjadi tiga, yaitu akar antropologis (aspek manusianya), akar sosiologis (aspek lingkungan, masyarakat dan keluarga), dan akar politik (ekonomi-politik). (hlm 30)

Meminjam pepatah “mati satu tumbuh seribu”, pelaku korupsi pun mengalami hal yang sama, “tertangkap satu tumbuh koruptor seribu”. Pelakunya beragam, mulai dari menteri, anggota DPR, anggota DPRD, ketua dan pegawai MK, sekjen dan pegawai MA, pegawai bea dan cukai, pegawai pajak, kepala daerah tingkat kabupaten dan provinsi, birokrat pusat dan daerah, hingga oknum TNI dan polisi. (hlm. 200)

Sektor yang kerap basah oleh tindak rasuah pun beragam; mulai dari tingkat pusat hingga daerah; mulai dari menteri sampai lurah. Penulis buku ini mengungkap semua sektor yang kerap dijarah oleh kejahatan kaum berdasi (korupsi). Akan tetapi, secara khusus penulis buku ini mendedah tiga sektor yang kerap menjadi sorotan; politik, birokrasi, dan korupsi dalam rekruitmen CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) atau CASN (Calon Aparatur Sipil Negara).

Buku ini tidak hanya mengurai akar, aktor, dan locus korupsi, tetapi juga menawarkan solusi pemberantasannya. Salah satunya dengan berkaca kepada empat negara yang selalu dinobatkan sebagai negara paling kecil tingkat korupsinya, yaitu Denmark, Finlandia, Swedia, dan Selandia Baru. Swedia, misalnya, pada 150-200 tahun yang lalu merupakan negara yang amat korup, tetapi kini justru menjadi salah satu negara yang bersih. Pemberantasan korupsi di Swedia tidak hanya diatasi dengan menangkap dan menghukum pelakunya, tetapi dengan pula membangun kultur dan sistem baru agar perbuatan korupsi bisa disejajarkan dengan pengkhianatan terhadap negara. (hlm 204)

Diresensi oleh Irham Sya’roni, Mahasiswa Program Pascasarjana FIAI UII Yogyakarta.[2]

---

[1] Misalnya, Harian Bhirawa Surabaya setiap Jumat, SKH Kedaulatan Rakyat Yogyakarta setiap Senin, dan Suara Merdeka saban Selasa. Ketiga koran ini menyediakan versi epaper-nya secara gratis.

[2] Dalam naskah aslinya tertulis lengkap “...FIAI UII Yogyakarta”. Tetapi, dalam versi cetaknya nama “UII” menjadi tidak ada. Cukup sedih juga, karena harapan untuk bisa melaporkan resensi ini ke kampus UII menjadi sirna. Sementara dalam tulisan pertama dulu juga tidak bisa saya laporkan ke kampus karena tulisan "FIAI" hilang, hanya tulisan "UII" yang muncul. Semoga dalam tulisan berikutnya hal ini tidak terjadi lagi. L J