Hukum Utang Dikaitkan dengan Kenaikan Harga Sewa Barang - Santri Nurbin

Hot

Thursday, November 19, 2026

Hukum Utang Dikaitkan dengan Kenaikan Harga Sewa Barang

 


Deskripsi masalah

Ahmad memiliki sebuah rumah kontrakan yang biasa disewakan dengan harga Rp12.000.000 per tahun. Suatu ketika, Zaid hendak menyewa rumah tersebut. Pada saat yang sama, Zaid juga membutuhkan pinjaman uang (utang) sebesar Rp10.000.000 dari Ahmad.

Ahmad bersedia memberikan pinjaman tersebut, tetapi terdapat keterkaitan antara pinjaman dan penyewaan rumah. Ahmad menyewakan rumahnya kepada Zaid dengan harga Rp15.000.000 per tahun, lebih tinggi daripada harga sewa yang lazim berlaku, yaitu Rp12.000.000 per tahun.

Dalam praktiknya, terdapat dua kemungkinan:

1.     Ahmad secara jelas mensyaratkan bahwa Zaid harus menyewa rumahnya dengan harga lebih tinggi sebagai konsekuensi dari pemberian pinjaman (utang).

2.     Ahmad tidak menyebutkan persyaratan tersebut dalam akad pinjaman, tetapi penyewaan dengan harga lebih tinggi itu tetap dilakukan karena adanya pinjaman dari Ahmad.

Praktik tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai hukum pinjaman yang mendatangkan keuntungan bagi pemberi pinjaman melalui akad sewa-menyewa.

 

Pertanyaan

Bagaimana hukum praktik seseorang yang memberikan pinjaman uang kepada orang yang menyewa properti miliknya, sementara harga sewa yang dibebankan lebih tinggi daripada harga sewajarnya karena adanya pinjaman tersebut?

 

Jawaban

Hukumnya diperinci sebagai berikut:

Pertama, apabila pemberi pinjaman secara jelas mensyaratkan agar peminjam menyewa properti miliknya dengan harga lebih tinggi daripada harga sewajarnya sebagai imbalan atas pinjaman yang diberikan, maka hukumnya haram. Sebab, pemberi pinjaman memperoleh manfaat (keuntungan) yang disyaratkan dari akad qardh (utang). Dalam hal ini, keuntungannya berupa harga sewa rumah yang lebih tinggi dari harga normal (untung 3 juta dari harga normal).

Kedua, apabila kenaikan harga sewa tersebut tidak disyaratkan secara eksplisit dalam akad pinjaman, tetapi terjadi karena adanya pinjaman, maka hukumnya makruh dalam mazhab Syafi‘i. Sementara itu, menurut ulama yang lain, hukumnya haram.

 

Referensi

وَأَمَّا الْقَرْضُ بِشَرْطِ جَرِّ نَفْعٍ لِمُقْرِضٍ فَفَاسِدٌ، لِخَبَرِ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا.

“Adapun pinjaman yang disertai persyaratan untuk mendatangkan manfaat (keuntungan) bagi pemberi pinjaman, maka pinjaman tersebut fasid, berdasarkan hadis: ‘Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat (bagi pemberi pinjaman) maka itu adalah riba.’” (Zainuddin al-Malibari, Fathul Mu’in, dalam Pasal Qardh (utang) & Rahn (gadai), hlm. 343).

 

وَمِنْهُ الْقَرْضُ لِمَنْ يَسْتَأْجِرُ مِلْكَهُ، أَيْ مَثَلًا، بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ لِأَجْلِ الْقَرْضِ، إِنْ وَقَعَ ذَلِكَ شَرْطًا؛ إِذْ هُوَ حِينَئِذٍ حَرَامٌ إِجْمَاعًا، وَإِلَّا كُرِهَ عِنْدَنَا، وَحَرَامٌ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ، قَالَهُ السُّبْكِيُّ.

“Termasuk bentuk riba qardhi adalah memberikan utang kepada orang yang menyewa properti miliknya, misalnya, dengan harga lebih tinggi daripada harga sewajarnya, karena adanya pinjaman. Jika hal itu dijadikan persyaratan, maka hukumnya haram berdasarkan kesepakatan ulama. Jika tidak disyaratkan, maka hukumnya makruh menurut mazhab kami, dan haram menurut banyak ulama. Demikian dikatakan oleh Imam as-Subki.” (Zainuddin al-Malibari, Fathul Mu’in, dalam Pasal Qardh (utang) & Rahn (gadai), hlm. 343; Ibnu Hajar al-Haitami, Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj, jilid 5, hlm. 47; Muhammad ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Munhaj, jilid 4, hlm. 231)

 

Kesimpulan

Pinjaman yang mendatangkan keuntungan bagi pemberi pinjaman melalui kenaikan harga sewa properti dapat dibedakan menjadi dua:

  • Apabila keuntungan tersebut disyaratkan sebagai imbalan atas pemberian pinjaman/utang, hukumnya haram.
  • Apabila tidak disyaratkan, tetapi kenaikan harga sewa terjadi karena adanya pinjaman, hukumnya makruh menurut mazhab Syafi‘i, dan haram menurut para ulama lainnya.[]

No comments: