Hukum Mengajukan Syarat dalam Utang-Piutang - Santri Nurbin

Hot

Thursday, November 19, 2026

Hukum Mengajukan Syarat dalam Utang-Piutang

 


Dalam praktik utang-piutang, terkadang seseorang memberikan pinjaman uang dengan mengajukan persyaratan tertentu kepada peminjam. Misalnya, peminjam harus mengembalikan uang dengan tambahan, memberikan barang jaminan, menghadirkan penjamin, atau memenuhi persyaratan lainnya.

Bagaimana hukum memberikan utang dengan mengajukan persyaratan sebagaimana gambaran di atas?

Dalam fikih Syafi‘i, persyaratan yang menyertai akad utang (qardh) memiliki rincian hukum yang berbeda. I‘anatut Thalibin memerincinya menjadi tiga macam.

 

1. Syarat yang Menguntungkan Pemberi Utang (Muqridh)

Persyaratan yang mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi pemberi utang (muqridh), hukumnya fasid (rusak) dan sekaligus merusak akad utang. Dalam I‘anatut Thalibin dijelaskan:

إِنْ جَرَّ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ، يَكُونُ فَاسِدًا مُفْسِدًا لِلْقَرْضِ.

“Apabila persyaratan tersebut mendatangkan manfaat (keuntungan) bagi pemberi utang, maka persyaratan itu fasid dan menyebabkan akad utang menjadi fasid.”

Contoh: seseorang meminjamkan uang Rp10.000.000 kepada orang lain dengan syarat harus mengembalikan Rp11.000.000. Tambahan Rp1.000.000 merupakan keuntungan yang disyaratkan oleh pemberi utang. Karena itu, persyaratan tersebut termasuk riba dan tidak diperbolehkan.

Manfaat atau keuntungan yang disyaratkan tidak harus berupa tambahan uang. Bisa juga berupa barang, jasa, atau keuntungan lain. Misalnya, seseorang memberikan pinjaman uang dengan syarat peminjam harus memberikan jasa tertentu kepada muqridh secara cuma-cuma.

Termasuk pula praktik mengaitkan pemberian utang dengan penyewaan properti milik pemberi utang dengan harga lebih tinggi daripada harga sewa yang sewajarnya, apabila kenaikan harga tersebut disyaratkan sebagai keuntungan dari pemberian utang.

 

Baca: Hukum Utang Dikaitkan dengan Kenaikan Harga Sewa Barang


Praktik meraup keuntungan oleh pemberi utang ini disebut dengan riba qardhi, dan hukumnya adalah haram. Perlu kita ketahui bahwa tujuan dasar dari akad qardh (utang) adalah tolong-menolong (irfaq), bukan mencari keuntungan.

 

2. Syarat yang Menguntungkan Peminjam

Persyaratan yang mendatangkan keuntungan bagi peminjam (muqtaridh) hukumnya juga fasid, tetapi tidak menyebabkan akad utang menjadi rusak. Dalam I‘anatut Thalibin disebutkan:

وَإِنْ جَرَّ نَفْعًا لِلْمُقْتَرِضِ، يَكُونُ فَاسِدًا غَيْرَ مُفْسِدٍ لَهُ، كَأَنْ أَقْرَضَهُ عَشَرَةً صَحِيحَةً لِيَرُدَّهَا مُكَسَّرَةً.

“Apabila persyaratan tersebut mendatangkan manfaat bagi peminjam, maka persyaratan itu fasid, tetapi tidak merusak akad utang. Contohnya, seseorang meminjamkan sepuluh keping uang yang masih bagus dengan syarat peminjam mengembalikannya dalam bentuk kepingan uang yang sudah rusak.”

Dalam hal ini, perlu dibedakan antara syarat yang fasid dan akad yang fasid. Dalam kategori yang kedua ini, persyaratannya tidak berlaku, tetapi akad utangnya tetap sah.

 

3. Syarat untuk Menjamin Keamanan Utang (Tautsiq)

Persyaratan ketiga adalah persyaratan yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan kepastian hak pemberi utang. Persyaratan semacam ini hukumnya sah dan diperbolehkan. Dalam I‘anatut Thalibin dijelaskan:

وَإِنْ كَانَ لِلْوُثُوقِ، كَشَرْطِ رَهْنٍ، وَكَفِيلٍ، فَهُوَ صَحِيحٌ.

“Apabila persyaratan tersebut bertujuan untuk pengamanan hak, seperti mensyaratkan adanya barang gadai dan penjamin utang, maka persyaratan itu sah.”

Termasuk juga sah hukumnya mensyaratkan adanya saksi dalam akad tersebut.

أَيْ: أَوِ الْإِشْهَادِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهَا تَوْثِيقَاتٌ، لَا مَنَافِعُ زَائِدَةٌ.

“Maksudnya, atau dengan menghadirkan saksi. Sebab, hal-hal tersebut merupakan sarana pengamanan hak, bukan manfaat tambahan.”

Contoh: Ahmad bersedia meminjamkan uang Rp10.000.000 kepada Zaid dengan syarat Zaid menyerahkan sepeda motornya sebagai jaminan, atau menghadirkan seorang penjamin, atau membuat akad utang tersebut di hadapan saksi.

 

Referensi: Syekh Abu Bakr Syatha ad-Dimyathi, I‘anatut Thalibin, jilid 3, hlm. 66.

 

No comments: